Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada hari Kamis, 28 Agustus 2025. Sidang ini menghadirkan terdakwa baru, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Heru Subagio, yang diduga menerima suap sebesar Rp 5 miliar terkait proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan yang menguraikan peran terdakwa dalam mengarahkan pemenang tender dan menerima aliran dana haram dari konsorsium proyek. Sidang kali ini menjadi sorotan publik karena berpotensi mengungkap nama-nama lain yang sebelumnya belum tersentuh oleh hukum.
Dalam proses persidangan, kesaksian dari beberapa saksi kunci menguatkan dugaan keterlibatan berbagai pihak. Salah satu saksi, seorang pengusaha bernama Rasyid (55), membeberkan detail pertemuan yang ia saksikan antara terdakwa dan perwakilan konsorsium. “Saya melihat Pak Heru menerima sebuah tas dari perwakilan konsorsium di sebuah kafe di Jakarta Selatan pada Mei 2011,” tutur Rasyid dalam kesaksiannya. Kesaksian tersebut semakin memperkuat dugaan adanya praktik suap dalam kasus korupsi ini. Penyelidikan oleh KPK menunjukkan bahwa uang suap tersebut diduga digunakan untuk memperlancar proses administrasi dan mengabaikan beberapa prosedur yang seharusnya dipatuhi.
Pada sidang yang sama, JPU juga membacakan nama-nama pejabat lain yang diduga menerima aliran dana haram. Dokumen yang disita oleh KPK menunjukkan adanya aliran dana ke beberapa rekening bank milik pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemunculan nama-nama ini menunjukkan bahwa kasus korupsi E-KTP merupakan jaringan yang terorganisasi dan melibatkan banyak pihak di berbagai lembaga negara. Kasus korupsi ini telah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, merugikan negara hingga triliunan rupiah dan menghambat pelayanan publik.
Terkait hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapan untuk membantu KPK dalam proses penyidikan lanjutan. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi jika ada permintaan bantuan dari KPK, terutama dalam hal pelacakan aset dan pemeriksaan saksi tambahan. “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan kasus korupsi,” tegasnya. Sidang lanjutan ini dijadwalkan kembali pada hari Senin, 1 September, dengan agenda mendengarkan kesaksian dari ahli keuangan negara. Diharapkan, proses hukum yang berjalan transparan ini dapat memberikan keadilan dan menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik.